Pengumuman Tenaga Honor Tertunda

        KAYUAGUNG – Pengangkatan sejumlah tenaga honor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tertunda. Pasalnya, walaupun nama-nama tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah ada, namun pihak Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten OKI masih menunggu petunjuk dari pusat.

Hal ini dikatakan Kepala BKD OKI, Maulan Aklil SIp MSi, ketika dihubungi Koran ini melalui telepon selulernya, kemarin (8/1) sore. Menurut Maulan, walaupun pihaknya beberapa waktu lalu mengatakan bakal mengumumkan nama-nama tenaga honor yang bakal diangkat menjadi CPNS pada akhir Desember 2011 atau awal Januari 2012, namun lantaran hingga kini belum ada informasi maka pihak BKD OKI belum bisa mengumumkannya.

”Belum ada kabar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, jadi kami masih menunggu informasi tersebut,” ujar Maulan.

Maulan didampingi Sekretaris BKD OKI, Ahmad Kholik sebelumnya mengungkapkan, hasil verifikasi dari tim yang dilakukan oleh BKN, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang akan diumumkan nantinya merupakan hasil verifikasi BKD OKI, dari 1.300 tenaga honorer hingga menjadi 345 orang yang dianggap memenuhi syarat.

”Adapun yang kita ajukan 345 orang,  kemudian sebelumnya juga kita sudah menyampaikan surat usulan agar ada dua nama untuk digugurkan karena diduga memanipulasi data,” kata Maulan.

Setelah nama-nama tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS tersebut diumumkan, kata Maulan, selanjutnya mereka akan diuji publik selama 14 hari, dimana untuk masa uji itu, jika ada tenaga honor yang dianggap bermasalah atau ada sanggahan dari masyarakat, maka akan dilakukan penundaan pengurusannya. Dan harus diselesaikan terlebih dahulu.

”Tetapi jika tidak ada masalah, maka selanjutnya yang bersangkutan diminta melengkapi berbagai persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS,” bebernya.

Saat ini, sambungnya, yang menjadi prioritas pengangkatan adalah honorer kategori I (Dibiayai APBN dan APBD) dan selama masa uji publik nantinya pihak BKD OKI mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terhadap para tenaga honor yang diumumkan, sehingga nanti tenaga honor yang diangkat benar-benar tidak bermasalah.

Pihaknya juga mengimbau kepada para tenaga honor untuk tidak mudah termakan oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan meminta sejumlah uang guna pengurusan kelulusan. Sebab, tidak ada biaya yang diminta kepada tenaga honorer tersebut untuk diangkat menjadi CPNS. (jix)

Tugumulyo Berkembang Pesat

LEMPUING – Sebagai wilayah transmigrasi yang sebagian besar dihuni oleh pendatang dari luar daerah, pertumbuhan wilayah Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI tampaknya terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik jumlah penduduk maupun tata kota tempat aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Salah satu pelaku usaha, Amri (39) kepada Koran ini kemarin (8/1) mengatakan, kemajuan sebuah wilayah dapat diukur dari perkembangan kegiatan perekonomian baik yang diciptakan dari hasil potensi daerah maupun aset yang beragam yang didatangkan dari luar daerah. Dengan semakin berkembangnya penduduk dan semakin variatifnya kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan primer, sekunder hingga tersiernya, maka perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di wilayah tersebut semakin pesat.

Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan di pinggir Jalan Lintas Timur (Jalintim) saat ini, sangat terlihat dengan semakin maraknya rumah toko dan mini market di Pasar Tugumulyo, untuk itu berbagai pihak yakin kawasan tersebut sangat berpotensi menjadi penopang perekonomian andalan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu pemilik ruko di kawasan Pasar Tugumulyo, Sudarman (40) mengatakan, meningkatnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut, membuat para investor berlomba untuk menanamkan investasinya dalam segala bidang terutama sektor perdagangan.

“Dulu Tugumulyo merupakan kawasan tertinggal, setelah Jalintim terbuka, maka sedikit demi sedikit kawasan ini mulai berkembang. Dan puncaknya yakni setelah di sekitar wilayah tersebut menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan komoditi karet, tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat sehingga memacu perkembangan wilayah itu,” tandasnya.

Setelah selang beberapa waktu, wilayah yang didominasi oleh warga pendatang asal daerah Pulau Jawa, Bali dan daerah lainnya tersebut, terus berkembang pesat dan kini menjadi salah satu bagian wilayah perdagangan yang berkembang pesat di Bumi Bende Seguguk.

Sudarman menuturkan, Kabupaten OKI memiliki dua daerah kawasan perdagangan yang berpotensi besar dalam perkembangannya, yakni di Kota Kayuagung dan Tugumulyo.

Kedua wilayah tersebut, lanjutnya, mempunyai potensi perkembangan perekonomian yang berbeda, khususnya untuk wilayah Kayuagung, perkembangan perekonomian sektor perdagangan dipacu oleh letaknya yang strategis sebagai ibukota Kabupaten OKI, sehingga pangsa pasar dan daya beli masyarakat  diramaikan oleh para pegawai kantor pemerintahan yang bermukim di daerah tersebut.

Selanjutnya kawasan Pasar Tugumulyo berkembang karena merupakan salah satu kawasan yang betul-betul tercipta sebagai tempat pertemuan yang mendasar dibutuhkan antara para pedagang dan pembeli, sehingga dengan sendirinya kawasan tersebut terus berkembang, hal ini membuat para investor berani menanamkan investasinya, karena dianggap sebagai wilayah yang berpotensi. (dri)

Dishub Janji Bakal Tindak Taksi Gelap

            KAYUAGUNG – Maraknya taksi gelap yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus menimbulkan keluhan dari sejumlah sopir angkutan resmi. Untuk itu, pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten OKI, berjanji bakal segera menindak keberadaan taksi-taksi gelap ini.

            Kepala Dishubkominfo OKI, Drs Asnawi P Ratu melalui Kasi DAL Ops, Usman Husin menegaskan, pihaknya bakal memprogramkan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penertiban keberadaan taksi gelap ini.

            “Insya Allah dalam waktu dekat kami bakal menertibkan taksi gelap ini,” ujar Usman ketika dihubungi Koran ini kemarin (8/1).

            Seperti diketahui, keberadaan taksi gelap yang belakangan ini semakin marak dan menjamur di beberapa daerah, ternyata  menjadi salah satu penyebab menghilangnya keberadaan angkutan kota (angkot) dalam Kota Kayuagung, Kabupaten OKI. Namun taksi berplat hitam bukan berarti mereka tidak terdaftar atau illegal, sebab pihak Dishubkominfo sejak beberapa bulan lalu terus berupaya melakukan perubahan plat dari hitam ke plat kuning, dimana biaya mutasi tersebut digratiskan.

            Herman (30), salah satu pengusaha angkot di Kota Kayuagung, sebelumnya mengatakan, sejak beberapa tahun lalu usaha angkot merupakan salah satu alat transportasi andalan bagi masyarakat, tetapi belakangan ini sedikit demi sedikit para pengusaha angkot banyak yang gulung tikar.

            ”Sekitar tahun 2004 lalu, angkot yang beroperasi dalam Kota Kayuagung, jumlahnya mencapai 30-40 unit, tetapi hingga saat ini jumlahnya terus berkurang dan hingga mencapai angka minimum atau hanya berkisar 15 unit,” ungkap Herman.

            Menurutnya, ada beberapa hal yang diduga menjadi salah satu penyebab hilangnya keberadaan angkot tersebut, diantaranya semakin banyaknya taksi gelap yang beroperasi. ”Mobil taksi gelap atau yang sering disebut travel bernomor plat hitam, tidak mempunyai trayek, sehingga jika mengantar penumpang hingga sampai ke rumah, sehingga penumpang tidak perlu lagi naik angkot, hal ini menyebabkan penumpang angkot semakin sepi,” tegasnya.

            Jika penumpang sepi, kata Herman, otomatis berpengaruh terhadap pendapatan sopir angkot dan jika pendapatan kecil maka biaya operasional tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat, sehingga para pemilik angkot lebih memilih mematikan usahanya dan terpaksa harus gulung tikar.

Hal senada juga diungkapkan Rahman (36). Menurutnya, taksi gelap yang beroperasi dalam kota Kayuagung tidak ada, yang ada hanya rute dari kecamatan lain, menuju ke Kota Kayuagung, atau rute Palembang–Kayuagung. ”Kalau naik taksi gelap dari Palembang ke Kayuagung biasanya langsung diantar ke rumah, sehingga tidak perlu menggunakan ongkos lagi untuk naik angkot, makanya wajar jika penumpang sopir angkot semakin sepi,” kata Rahman. (jix)

KASUS POSISI: KONFLIK LAHAN SUNGAI SODONG MESUJI OKI SUMSEL

Doc. Biro Hukum & Advokasi AMAN Sumsel, 2011

No.	Item	Uraian
1.	Pokok Masalah	Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit
2.	Lokasi	Desa Sungai Sodong Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan
3.	Para Pihak	Warga desa Sungai Sodong, dan PT. Sumber Wangi Alam / PT. Treekreasi Margamulia (PHA Group)
4.	Kronologis	Waktu §	Peristiwa
		06 April 1997	Serah terima 534 Surat Keterangan Tanah (SKT) milik warga desa Sungai Sodong kepada pihak perusahaan
		01 Juli 1997	Penetapan daftar anggota plasma melalui KUD Makarti Jaya. Jumlah anggota dari  warga desa Sungai Sodong sebanyak 479 anggota
		15 – 16 Juli 1997	Dilakukan pengukuran lahan sesuai Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:  101/1301/II/1997, tugas ini diberikan kepada Asisten I Setwilda TK. II OKI, Kakan BPN OKI, Kadisbun TK. II OKI, Kabag Tata Pemerintahan Umum, Kabag Ketertiban, Kasub Tata Pemerintahan Umum, Kasub Keagrariaan Bag. Ketertiban, Camat Mesuji, dan Kepala Desa Sungai Sodong
		22 Juli 1997	Dibuat laporan luas tanah inventaris rakyat Sodong (tulisan tangan) hasil pengukuran
		06 September 1997	Diterbitkan peta inventarisasi tanah rakyat Sungai Sodong (hasil pengukuran), dengan luasan masing-masing kelompok : (1) Hanafi Pengucak, Inti seluas 64,60 Ha., (2) Pengucak Ratu, Inti seluas 19,06 Ha., (3) Habib, Inti seluas 26,72 Ha, Plasma seluas 6,55 Ha., (4) Mahmud, Plasma seluas 16,18 Ha., (5) Raye Batin, Inti seluas 88,88 Ha, Plasma seluas 76,54 Ha., (6) Macan FY, Inti seluas 53,00 Ha., (7) Dulhasan, Inti seluas 2,00 Ha., (8) Prabu, Inti seluas 261,14 Ha., dan (9) H. Jalang, Inti seluas 572,43 Ha, Plasma seluas 533,93 Ha. Keseluruhannya menjadi seluas 1721,03 Ha, terdiri dari lahan Inti seluas 1087,83 Ha, dan lahan Plasma seluas 633,2 Ha
		Tahun 2002	Pihak perusahaan menyatakan bahwa pembangunan sawit plasma tidak dapat dipenuhi, perusahaan menawarkan pola kerjasama pemakaian lahan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran nilai uang ditentukan perusahaan yang akan dibayarkan kepada warga setiap bulan terhitung efektif akhir bulan Maret 2002, sesuai surat PT. TM No. : PAN-GMDE/ tertanggal 26 Januari 2002, ditandatangani oleh A.M. Vincent selaku General Manager. Pihak masyarakat menolak, dan menuntut lahan yang sudah ditanam untuk diganti rugi dan SKT yang belum ditanam dapat dikembalikan. Namun tuntutan ini tidak dipenuhi perusahaan
		Tahun 2003 – 2009	Sepanjang tahun ini, masyarakat desa Sungai Sodong baik secara kelompok maupun melalui Koperasi Terantang Jaya yang sudah dibentuk di Desa Sungai Sodong menanyakan kepada Pihak Perusahaan mengenai penyelesaian plasma yang dibatalkan baik berupa ganti rugi, pengembalian SKT, maupun pola kerjasama pemakaian lahan, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan serius.
		Tahun 2010	Sejak Agustus 2010 warga desa melakukan pendudukan lahan dan memanen diatas lahan tersebut. Lalu pada bulan Oktober terjadi pertemuan di lokasi lahan perkebunan dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota DPRD OKI, Pihak Pemkab OKI, Camat Mesuji, Polres OKI, pihak Perusahaan dan warga desa. Tanggal 12 Oktober 2010, Koperasi Terantang Jaya mengirimkan surat pengaduan ke DPR RI, sesuai surat Nomor: 009/Plasma/Kop.TJ/SS/X/2010. Menyusul kemudian surat kepada Pimpinan PT. Treekreasi Margamulya/ SWA tentang Penyelesaian Plasma Masyarakat Sungai Sodong, tertanggal 06 Desember 2010, yang ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Komnas HAM, Kapolri, Menteri Kehutanan, BPN RI, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Bupati OKI, Ketua DPRD OKI, dan Kapolres OKI. Pada November 2010, DPRD OKI memfasilitasi pertemuan musyawarah namun tidak menemukan titik penyelesaian.
		Tahun 2011	Pada Januari 2011, Bupati OKI memfasilitasi pertemuan musyawarah antara masyarakat desa Sungai Sodong dengan PT. TM/SWA, namun tidak menemukan titik penyelesaian. Februari 2011, Koperasi Terantang Jaya melayangkan surat kepada BPN Pusat tentang peninjauan kembali luas HGU perkebunan PT. TM/SWA, surat Nomor: 019/Kop.TJ/SS/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, dengan tembusan ke Menteri Kehutanan, Staff Khusus Presiden RI bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, dan Bupati OKI. Pada awal April 2011, pihak perusahaan menambah petugas keamanan (PAM) swakarsa Wira Sandi ke lokasi perkebunan sebanyak lebih kurang 50 orang. Dan sejak masuknya pamswakarsa ini, situasi di lokasi semakin panas dimana puncaknya adalah pada 21 April 2011 terjadi pembunuhan terhadap 2 (dua) orang warga desa Sungai Sodong bernama Indra Syafe’i bin Ahmad Tutul (kepala bagian atas terluka akibat benda tajam, pelipis terkelupas, rahang memar, bibir luka terbakar, leher nyaris putus, luka tembak tembus di dada kiri dan kanan, punggung, dan di pinggul kanan) dan Syaktu Macan bin Sulaiman (kepala bagian atas luka menganga akibat benda tajam, kuping robek hampir putus, dan punggung tertancap senjata tajam/sangkur), yang diduga dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan dan aparat, dugaan ini diperkuat berdasarkan pengakuan Syaktu Macan pada saat ditemukan dalam keadaan sekarat masih bernafas, dan akhirnya meninggal saat perjalanan menuju puskesmas. Waktu dan tempat kejadian sekitar pukul 10.00 wib tanggal 21 April 2011 di jalan poros lokasi perkebunan sawit. Akibat kejadian pembunuhan tersebut, maka di hari yang sama secara spontan warga mendatangi mess perusahaan di lokasi perkebunan, terjadilah bentrok yang menyebabkan 5 (lima) orang tewas.
5.	Kondisi Pasca Konflik Berdarah	1)       Warga desa Sungai Sodong bernama Agung Sani, ditangkap pada tanggal 12 Juni 2011, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. SWA/TM sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP jo. Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, sesuai laporan Polisi No. Pol: LP/B/432/X/2010/Sumsel/Res OKI, tertanggal 14 Oktober 2010, dan ditahan di Rutan Polres OKI sesuai Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/88/VI/2011/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2011. Sebelumnya pada 13 Mei 2011, Agung Sani dipanggil dan diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia (konflik berdarah tanggal 21 April 2011 di desa Sungai Sodong Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan), sesuai laporan polisi No. Pol: LP/137/IV/2011/Sumsel/Res OKI, tertanggal 23 April 2011. Pidana pencurian yang dilaporkan pihak perusahaan adalah kejadian pendudukan dan pemanenan kelapa sawit di lahan sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat desa Sungai Sodong pada Oktober 2010, Agung menjalani proses persidangan dan diputus bersalah dengan hukuman penjara selama 7 bulan (telah bebas pada 9 Desember 2011 yang lalu); 2)       Warga desa Pagar Dewa bernama Goni, ditangkap pada tanggal 14 Juni 2011, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP, sesuai laporan polisi No. Pol: LP/137/IV/2011/Sumsel/Res OKI, tertanggal 23 April 2011, dan ditahan di Rutan Polres OKI sesuai Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/101/VI/2011/Reskrim, tertanggal 14 Juni 2011; 3)       Pemanggilan polisi terhadap beberapa warga desa, dan terus menyebarnya issue bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap warga desa, membuat warga desa Sungai Sodong ketakutan, diantaranya memilih tidur di perahu dan ada yang meninggalkan desa. Sementara itu, sejak Oktober 2011 perusahaan (PT. SWA) secara sepihak mengambil alih dan menduduki lahan yang disengketakan bahkan memungut hasil (memanen) buah sawit di atas lahan tersebut dengan kawalan aparat Brimob dan Pamswakarsa yang ditambah jumlahnya diantaranya didatangkan dari Banten, kekuatan aparat Brimob juga disiagakan di mess perusahaan di lokasi perkebunan (Investigasi AMAN Sumsel, Eknas Walhi, YLBHI, Sawit Watch, KpSHK, dan Foker Papua, tanggal 11 Desember 2011).
6.	Upaya yang dilakukan pasca konflik berdarah	1)       Pengaduan ke Presiden RI oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tangggal 28 April 2011 oleh A. Supriyanto kantor staff khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 2)       Pengaduan ke Komnas HAM oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tanggal 29 April 2011 oleh Komnas HAM melalui Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan dengan No. Agenda 72.395; 3)       Pengaduan ke Kapolri oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tanggal 29 April 2011 oleh Agustian di Sekretariat Umum Mabes Polri; 4)       Pendampingan hukum terhadap Agung Sani di Polres OKI dan Pengadilan Negeri Kayuagung oleh Mualimin dan rekan; 5)       Pada tanggal 4 Juli 2011, Agung Sani melalui kuasanya menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM, atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Polres OKI terkait penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap Agung Sani, ditembuskan ke Menkumham RI, Kompolnas, DPR RI, Mabes Polri, Polda Sumsel, Polres OKI, Kejaksaan Agung cq. Kejari Kayuagung, Bupati OKI, dan DPRD OKI. Dasar pengaduan : §      Polres OKI melalui Kasat Reskrim menerangkan bahwa Agung Sani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena tidak menghadiri 2 (dua) kali pemanggilan polisi terkait tindak pidana pencurian sawit PT. SWA berdasarkan laporan security perusahaan tanggal 14 Oktober 2010. Jika demikian mengapa tidak dilakukan penangkapan terhadap Agung Sani pada saat diperiksa selaku saksi pada tanggal 13 Mei 2011 dalam perkara konflik berdarah 21 April 2011, melainkan Agung Sani ditangkap tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan di desanya pada tanggal 12 Juni 2011; §      Penerapan hukum dengan persangkaan pencurian terhadap Agung Sani tidaklah tepat dan cenderung dipaksakan, dikarenakan lahan dan buah kelapa sawit diatasnya masih dalam status sengketa. Sehingganya yang demikian itu merupakan ranah sengketa hukum keperdataan, dimana penyelesaiannya datang melalui inisiatif para pihak yang bersengketa baik melalui musyawarah maupun mengajukan gugatan ke pengadilan.

Demikian, terima kasih


Palembang, 19 Desember 2011 
Pengurus Wilayah AMAN Sumatera Selatan

Kabiro Hukum dan Advokasi,

Mualimin P Dahlan, SH

AMAN Desak TPF Selesaikan Sengketa Lahan di Mesuji

Mualimin SH

KAYUAGUNG – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan, baik yang terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan (Sumsel) maupun di Mesuji, Lampung. Hal ini diungkapkan Pengurus AMAN Wilayah Sumsel melalui Kepala Biro Hukum dan Advokasi, Mualimin SH, kemarin (19/12).

        Menurut Mualimin, pihaknya pada 11 Desember lalu mendatangi Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI bersama perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), perwakilan Eksekutif Nasional Walhi, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Sawit Watch dan Foker Papua untuk melihat kondisi pasca bentrok berdarah di desa itu 8 bulan lalu.

        “Ketika berada di Sungai Sodong, kami melihat banyak rumah warga yang ditinggalkan kosong, karena mereka lebih memilih tidur diatas perahu, mungkin mereka takut bila akan terjadi kejadian serupa,” ujar Mualimin kepada Koran ini melalui selulernya kemarin.

        Dikatakan Mualimin, kasus sengketa lahan di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, hingga saat ini belum terselesaikan, karena hanya sebagian kelompok warga yang diajak bermusyawarah, sementara warga yang betul-betul mempunyai hak atas lahan tersebut tidak menerima informasi adanya kesepakatan antara kelompok warga dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA).

        “Mengenai sengketa lahan yang belum terselesaikan ini langsung dilontarkan oleh warga saat kami mengadakan dialog bersama tokoh masyarakat setempat, sehingga kami terus memberikan keyakinan kepada warga agar sabar menunggu kepastian mengenai lahan ini, sebab pemerintah saat ini sedang menyelidiki permasalahan tersebut,” jelas Mualimin seraya mengatakan pihaknya mendesak TPF agar secepatnya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di Mesuji Lampung dan Mesuji, Kabupaten OKI agar tidak terjadi lagi bentrok susulan.

        AMAN sendiri, kata Mualimin, saat ini sedang melakukan penggalangan dukungan kepada semua aliansi, LSM, LBH dan Walhi di Palembang untuk membentuk kesatuan aksi solidaritas Sungai Sodong. “Kesatuan Aksi ini bertujuan memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada warga yang terlibat kasus sengketa lahan, terutama yang terjadi di Sumsel,” bebernya. (mujianto)

Bupati OKI Sesalkan Pemutaran Video Pembantaian Mesuji

Nurcholis SH

Ir H Ishak Mekki MM

        KAYUAGUNG – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ir H Ishak Mekki MM, menyesalkan pemutaran video pembantaian yang diduga melibat oknum aparat kepolisian yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung beberapa hari lalu.

Sebab, video yang ditayangkan di stasiun televisi swasta itu juga menampilkan video pasca kejadian bentrok antara warga Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA), namun sayangnya video itu tidak utuh atau terpotong lantaran sudah melalui tahap editing.

Hal ini dikatakan orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk saat menggelar konfrensi pers dengan sejumlah wartawan baik media cetak maupun elektronik di ruang rapat bupati, kemaring (19/12) siang. Menurutnya, antara Mesuji OKI dengan Mesuji Lampung berbeda, sehingga apa yang terjadi di dua wilayah ini juga berbeda, hanya saja kesamaannya adalah masalah sengketa lahannya.

“Kejadian di Mesuji Lampung kan saat terjadinya bentrok ada oknum anggota yang berada di lokasi, sementara bentrok di OKI tidak ada anggota kepolisian yang berada di lokasi. Polisi ada di lokasi ketika bentrok usai, karena tujuannya mengamankan suasana dan mengidentifikasi apa yang terjadi,” cetusnya seraya yang melakukan pemenggalan pada tragedy Sungai Sodong adalah warga setempat, bukan aparat.

Untuk kasus bentrok antara warga Sungai Sodong dengan PT SWA sendiri, lanjut Ishak, pihaknya sudah menyerahkan penyelesaian hukumnya kepada pihak berwajib. “Sengketa lahannya juga berangsur-angsur menuju kata sepakat. Kami terus memfasilitasi agar perusahaan memenuhi kewajibannya dan warga mendapatkan haknya,” tegas bupati.

Kapolres OKI yang diwakili Wakapolres, Kompol Indra Duaman SIk yang ikut mendampingi Bupati dalam konfrensi pers tersebut mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelesaian hukum kasus bentrok antara warga Sungai Sodong, Mesuji dengan PT SWA dengan seadil-adilnya.

Saat ditanya apakah pihak kepolisian pernah menahan pihak pengamanan PT SWA yakni PAM Swakarsa (Wira Sandi), dengan tegas Wakapolres membantahnya. “Kalau dikatakan pernah menahan Badai (Koordinator PAM Swakarsa) itu tidak benar, namun kami hanya melakukan pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi untuk diperiksa,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM), Nurcholis, ketika dihubungi Koran ini melaui telepon selulernya kemarin siang mengatakan, pihaknya sudah turun ke lapangan yakni Mesuji Lampung dan Mesuji, Kabupaten OKI, namun pihaknya masih menunggu laporan dari tim di lapangan.

“Terkait video pembantaian yang dilakukan oknum polisi kami belum bisa menyimpilkannya, karena sekarang kami masih menelitinya. Nanti kalau ada perkembangan baru akan kami beritahu,” singkatnya. (mujianto)

Uang Makan dan Transport Operator e-KTP Diduga Disunat

KAYUAGUNG, Ogan Ekspres – Sejumlah operator elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang bertugas di 18 kecamatan dalam Kabupaten OKI, mengaku resah. Pasalnya, dana transportasi dan uang makan mereka, hingga saat ini tak kunjung cair. Dan mereka (tenaga operator -red) menduga dana tersebut, sengaja ditahan atau disunat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Informasi yang dihimpun Koran ini menyebutkan, sejak diluncurkan program e- KTP beberapa bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten OKI, telah menugaskan sebanyak 74 orang tenaga operator yang disebar di 18 kecamatan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya beberapa operator mulai mengeluh. Karena diduga uang makan Rp1.500 per hari. Dan dana transportasi serta operasional kegiatan launching ditilep.

”Kami heran hingga saat ini, uang makan kami Rp1500 per hari, belum cair mungkin sengaja ingin ditilep. Bahkan uang honor Rp250 ribu per bulan pada triwulan terakhir ini, juga belum diterima. Padahal tahun 2011 hampir berakhir,” ungkap salah satu tenaga operator yang namanya minta tidak ditulis. (Baca lengkap di Harian Umum Ogan Ekspres Edisi Jumat, 16 Desember 2011).