Dewan Kecewa, Sumbangan Pihak Ketiga Dihapuskan

INDRALAYA - Terhitung sejak tahun 2010, ternyata pabrik gula PTPN VII Cinta Manis tidak lagi memberikan sumbangan pihak ketiga ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI). Ini terkait dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 yang intinya menghapuskan seluruh sumbangan pihak ketiga dari BUMN. 

Penghapusan sumbangan pihak ketiga bagi BUMN tersebut sempat mengecewakan anggota Komisi II DPRD OI saat mengundang direksi PTPN VII Cinta Manis, kemarin (28/4). “Sebetulnya kalau tahu ada SK Mendagri tentang penghapusan sumbangan tersebut, kita tidak ingin mengundang lagi Direksi PTPN VII Cinta Manis,” kata Ketua Komisi II DPRD OI, Pommy Wijaya, usai bertemu direksi perusahaan pabrik gula itu.

Dalam bertemu komisi II DPRD OI tersebut, pihak PTPN VII Cinta Manis yang berdomisili di Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat dihadiri langsung manajer perusahaan  Ir Purwanto didampingi Kabag Humasnya, Siddik Purnomo. Sementara pihak dewan, selain Ketua Komisi II Pommy Wijaya juga anggotanya Mustofa, Khaidir Hamim, Herman dan lainnya.

Semula, lanjut Pommy, pihaknya mengundang PTPN VII Cinta Manis untuk membahas masalah sumbangan pihak ketiga terhadap Pemkab OI dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai relatif kecil, yaitu sebesar Rp40 juta/tahun. Padahal omzet perusahaan PTPN VII tersebut mencapai Rp300 Milyar lebih setiap tahunnya.

Pommy mengatakan,  dengan menghapuskan sumbangan pihak ketiga bagi BUMN terhadap Pemkab OI berarti pemerintah pusat tidak peka dengan kebutuhan pemerintah di daerah. “Kita segera akan melayangkan surat ke Mendagri agar SK nomor 188.34/17/SJ tersebut untuk ditinjau ulang. Apalagi sekarang ini setiap daerah sudah otonom, sehingga wajar setiap perusahaan yang berdiri di daerah itu memberikan sumbangannya,” jelas politisi dari partai Demokrat  itu.

Menurut Pommy, saat ini produksi PTPN VII Cinta Manis mencapai 55 ton gula pertahun atau sekitar Rp350 Milyar. Berarti bila dikaitkan dengan PPN penjualan 10 persen, menghasilkan sekitar Rp35 Milyar. Tapi sayangnya pajak tersebut hanya bisa dinikmati pemerintah pusat. Sementara Pemkab OI hanya kebagian masalah PBB yang ditaksir mencapai Rp1,9 Milyar setiap tahunnya.

“Tadinya kita berharap dari pertemuan itu, agar PPN senilai Rp35 Milyar itu bisa dinikmati pemerintah daerah. Namun kenyataannya masih terganjal dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri dan undang-undang pemerintah pusat lainnya. Kendati demikian, kita akan mencari solusi terbaik dengan pihak PTPN VII Cinta manis sehingga tetap ada kontribusi lainnya bagi pemerintah daerah,” harap Pommy. (ban)

Warga Ancam Demo Puskesmas Betung

# Dokter Puskesmas Jarang Ngantor

INDRALAYA - Warga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Betung. Keluhan tersebut dikarenakan oknum dokter Puskesmas jarang masuk.

Bahkan rencananya, warga akan melakukan aksi demonstrasi dengan sasaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meminta perbaikan kinerja dan fasilitas kesehatan.

Keluhan tersebut disampakan warga yang namanya enggan disebutkan, melalui pesan SMS. Bahkan SMS tersebut pun sengaja diedarkan ke berbagai nomor ponsel. Dalam pesannya, warga mengeluhkan jarang masuknya dokter Puskesmas yang bisa terhitung datangnya sekita satu-dua kali dalam seminggu. Selebihnya, pelayanan tersebut diserahkan kepada Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ada di Puskesmas Betung.

Hal senada juga dilontarkan Ar (35) warga sekitar yang tinggal di Betung dan dekat dengan lokasi Puskesmas. Dirinya mengaku  dokter  Puskesmas yang berinisial  ZL jarang datang.

“Kalau diperhatikan hanya satu-dua kali dalam seminggu, selebihnya pelayanan kesehatan dilakukan oleh TKS Puskesmas Betung,” ujarnya.

Lantaran geram, lanjutnya, banyak warga yang berencana melakukan aksi demo ke Pemkab dan DPRD agar instansi tersebut dapat menelaah serta meminta perbaikan kinerja yang bersangkutan.

“Banyak warga yang berobat ke RSUD Kayuagung terutama saat keadaan darurat yang memerlukan pertolongan seperti  korban kecelakaan, karena percuma kalau dibawa  ke Puskesmas Betung dokternya tidak ada. Apalagi kondisi  Puskesmas Betung yang kotor dan jorok,” jelasnya.

Sementara itu, terkait keluhan tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) OI, H Kosasi  melalui Kabid Program dan pelayanan Kesehatan (Promyankes) Diskes  OI,  HA Fait Yusuf, saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan dari masyarakat Betung prihal jarangnya dokter yang bertugas di Puskesmas tersebut.

“Kami belum menerima laporan dari masyarakat Betung, kalau memang benar adanya   tentu saja pihak dinas akan mengeluarkan kebijakan. Seharusnya  ia tinggal diperumahan dokter ,” katanya.

Namun, sambungnya, pihaknya berjanji akan  menyikapi dan menindak lanjuti hal tersebut. Seharusnya selaku dokter apalagi merangkap sebagai kepala puskesmas seharusnya tinggal di perumahan dokter  yang ada puskesmas.

“Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara utuh,” ujarnya.

Terpisah,  dokter ZL saat di konfirmasi via ponselnya membantah bahwa jika dirinya jarang masuk kerja. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari absensi dan telah melakukan tugas dengan baik di puskesmas tersebut.

“Kalau mereka mau aksi demo silahkan saja,  hal tersebut merupakan hak warga, karena sekarang zamannya sudah terbuka dan masyarakat bebas  melakukan itu,” kilahnya. (ban)

Komisi I Desak Pemkab OKI Turun ke Lapangan

* DPRD Sumsel Silaturrahmi ke Sungai Sodong 

MESUJI - Enam anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin (27/4), melakukan silaturahmi ke rumah orang tua korban Syafei bin Tutul (18), warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji yang tewas akibat bentrok dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA).

Adapun keenam anggota Komisi I yang hadir tersebut yakni Ketua Komisi I,  Erza Aladin, Wakil Ketua Solihin Daud, Sakim MD, Abadi B Darmo SH, H Fikri H Juhan dan H Slamet Sumosentono serta didampingi Asisten I Pemkab OKI, Drs H Kasmir A Kirom, Kaban Kesbangpol Linmas, Sopian Ahmad, Kabag Pemerintahan Setda OKI, Arief Akhadi SSos dan Kasat Pol PP, Pratama Suryadi SP.

Menurut anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel, H Fikri Juhan kepada Koran ini kemarin (28/4) malam menyebutkan, bahwa mereka berkunjung ke Desa Sungai Sodong langsung ke rumah duka orang tua korban Syafei bernama Tutul, serta dihadiri puluhan warga dan tokoh masyarakat setempat dan sempat berdialog dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.

“Namun kedatangan kami kesana hanya untuk bersilaturahmi dengan korban dan tidak banyak pertanyaan. Kami hanya menampung keluhan dari beberapa warga dan keluarga korban yang tewas akibat bentrok tersebut,” kata H Fikri.

“Tujuan kami ke Desa Sungai Sodong, hanya silaturahmi turut berbelasungkawa atas meninggalnya dua warga Desa Sungai Sodong dan kita secara spontan memberikan santunan alakadarnya kepada keluarga korban yang tertimpa musibah,” sambungnya.

Sedangkan orang tua korban atas nama Tutul, kata H Fikri, hanya meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku yang membunuh anaknya karena anaknya tewas dengan kondisi tidak wajar dan mengalami luka tembak sebanyak tiga lobang yakni di dada kiri kanan tembus ke belakang dan mulut tembus ke kepala bagian belakang serta luka gorok di leher dan telinga diiris serta luka tusuk di bagian tubuh lainnya.

“Mereka cuma meminta keadilan atas kejadian tersebut,” ujarnya seraya mengatakan, anggota Komisi I berjanji akan melaporkan asil kunjungan tersebut ke Gubernur Sumsel, karena Gubernur merupakan
atasannya.

Selain itu, kata H Fikri, Komisi I DPRD Provinsi Sumsel mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI untuk terjun ke Desa Sungai Sodong, karena mereka sangat mengharapkan kunjungan Pemerintah setempat, karena hingga saat ini belum turun ke Desa Sungai Sodong.

Sementara berdasarkan pantauan Koran ini, baik di Polres OKI maupun di Pemkab OKI, semua pejabat baik di Polres maupun Pemkab OKI, berkaitan dengan kasus bentrok warga dengan PT SWA secara massal irit berbicara, sehingga mereka terkesan tertutup, begitu juga saat Koran ini menghubungi pejabat baik Polres maupun Pemkab OKI melalui HP tidak diangkat, karena mereka tak berani bicara. (jix)

Berbagai Ruas Jalan di OKI Rusak Berat

KAYUAGUNG – Berbagai ruas jalan dalam Kabupaten OKI, saat ini sudah banyak mengalami kerusakan yang cukup berat, baik jalan dalam Kota Kayuagung maupun jalan-jalan di wilayah sekitarnya.

Seperti di Jalan Letnan Darna Jambi, tepatnya di depan pemakaman keluarga penimbang Kelurahan Sukadana, kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan, karena di tempat tersebut, tampak aspalnya sudah banyak yang mengelupas dan membentuk lobang yang cukup dalam, sehingga sangat mengganggu bagi para pengendara yang melintas di jalan tersebut.

Kerusakan jalan juga terjadi di areal perumahan jalan pintas arah jalan baru dan sepanjang jalan di lokasi depan Terminal Tipe A Kayuagung. Kerusakan juga terjadi di jalan alternatif Kelurahan Jua-jua, belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung.

Banyaknya jalan yang rusak juga dikeluhkan oleh warga yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, karena beberapa ruas jalan dalam kecamatan tersebut, juga sudah banyak yang rusak, terutama di sekitar pasar rakyat menuju kantor camat setempat.

”Aspal jalan kami sudah banyak yang terkelupas dan berlobang, sehingga jika hari hujan akan membuat genangan air yang tidak jarang menyulitkan para pengguna jalan, terutama di depan pasar rakyat Desa Menang Raya,” ungkap Ermidi (28) kepada Koran ini, kemarin (28/4).

Hal yang sama diungkap Andilala (23). Menurutnya, jika tidak segera diperbaiki maka kondisinya akan semakin parah dan bisa mengakibatkan rawan kecelakaan. ”Jika mau lewat jalan tersebut, maka para pengemudi kendaraan harus hati-hati agar tidak terjebak masuk ke dalam lobang,” tandasnya

            Untuk itu, Andilala berharap agar pihak berkompeten dapat kembali memperbaiki kondisi jalan yang rusak tersebut, supaya tidak semakin parah dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu anggota DPRD OKI daerah pemilihan (dapil) 1, yang meliputi Kecamatan Kayuagung, Pedamaran, Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk, dan Teluk Gelam, M Teguh, kepada Koran ini, mengatakan, aspirasi dan keluhan masyarakat tetap akan ditampung dan direspon, tetapi hendaknya aspirasi tersebut disampaikan secara berjenjang melalui Musrenbang tingkat desa atau diusulkan secara langsung secara tertulis.

”Apapun aspirasi dari masyarakat tetap kami respon, tetapi permasalahannya harus dipelajari terlebih dahulu, apalagi persoalan kerusakan jalan, harus dilihat dulu apakah jalan yang rusak tersebut jalan kabupaten, atau jalan provinsi sehingga dapat disesuaikan dengan menggunakan anggaran yang tepat dalam perbaikannya,” ungkap Teguh yang juga sebagai Ketua Partai Gerindra Kabupaten OKI ini..

Kondisi jalan yang dikeluhkan warga, lanjut Teguh, harus dicek secara seksama, apakah termasuk pembangunan jalan yang baru atau jalan yang sudah lama. ”Kalau jalan baru, berarti kualitas pengerjaannya sangat rendah, tetapi kalau jalan yang dikeluhkan tersebut merupakan jalan lama, maka hal itu wajar mengalami kerusakan dan untuk perbaikannya akan ditanggulangi melalui dana pemeliharaan,” ungkap Teguh.

Ia juga menambahkan, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI telah menganggarkan dana pemeliharaan hingga ratusan juta rupiah, untuk memperbaiki kerusakan ringan, bagi jalan-jalan yang sudah ada. (dri)

Inspektorat Tindaklanjuti Kasus Bendahara UPTD

KAYUAGUNG - Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) segera menindaklanjuti kasus bendahara UPTD Pendidikan Sirah Pulau (SP) Padang, Herman, yang hingga kini menghilang dan dikabarkan tidak masuk kerja selama enam bulan lantaran diduga melarikan uang guru-guru di dinas tersebut.

Inspektur Kabupaten OKI, Drs H Abdul Hamid MSi, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (28/4) mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) OKI dan menyarankan agar dapat membuat surat ke Bupati OKI kemudian ditembuskan ke Inspektorat dan BKD OKI, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dikatakan Hamid, bila pihaknya telah menerima tembusan dan mendapatkan perintah untuk melakukan pemeriksaan dari kepala daerah Kabupaten OKI ini, maka pihaknya akan segera menyelesaikan kasus tersebut.

“Kami akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada bendahara UPTD Pendidikan ini. Sebab hal tersebut merupakan dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Hamid menegaskan, pihaknya belum dapat melakukan tindakan apapun untuk melakukan pemeriksaan. Namun, pihaknya dapat mengambil kesimpulan setelah pihaknya melakukan pemeriksaaan tersebut.

“Kami akan memberikan laporan kepada kepala daerah dan menyarankan tentang status bendahara UPTD Pendidikan itu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bila dalam pemeriksaan bendahara UPTD Pendidikan terbukti, diantaranya tidak masuk kerja maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang kepegawaian.

“Jadi kami tidak berhak untuk melakukan eksekusi dalam kasus ini, namun kami hanya memberikan laporan dan saran setelah bendahara UPTD Pendidikan ini diperiksa. Bila terbukti juga akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat di PP nomor 53, itu pun belum termasuk sanksi pidananya,” tandasnya.

Sebagaimana pernah diberitakan Koran ini sebelumnya, bendahara UPTD Pendidikan tidak masuk kerja diduga terlilit hutang kepada sejumlah guru yang ada di Kecamatan SP Padang. Selain itu, dia juga terlilit hutang di jasa keuangan lainnya seperti Bank Yudha, Koperasi Beringin dan Tiur Ganda. (ban)

2 Rumah Hangus Dilalap Si Jago Merah

* Ditinggal Nonton TV di Rumah Tetangga

SIRAH PULAU PADANG - Akibat ditinggal nonton televisi (TV) di rumah tetangga, dua rumah warga Dusun II  Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kemarin
(27/4) malam, sekitar pukul 19.30 WIB, hangus dilalap si jago merah. Kedua rumah tersebut yakni milik Nasla (71) dan Tunah (64).

Kepala Desa (Kades) Serdang Menang, Kecamatan SP Padang, Abdul Halim kepada Koran ini kemarin (28/4) menyebutkan, bahwa api diduga berasal dari rumah Nasla yang hanya tinggal berdua dengan cucunya pada malam itu pergi meninggalkan rumah dan menonton TV di rumah tetangganya.

Tak lama korban nonton TV di rumah tetangga, tiba-tiba ada terdengar suara gaduh sambil berteriak kebakaran. Mendengar ada teriakan
kebakaran, warga yang sedang beristirahat langsung berhamburan keluar rumah untuk melakukan pertolongan memadamkan api dengan cara mengambil mesin pompa air dari sungai di desa tersebut. Sedangkan warga lain mengontak mobil unit pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.

Pada malam itu, kata Kades, angin cukup kencang berhembus, sehingga dengan begitu mudah api melalap dua rumah warga. Namun berkat usaha warga, akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB, api berhasil dipadamkan warga dengan menggunakan mesin pompa air.

Ketika api sudah padam barulah dua unit mobil penanggulangan bahaya kebakaran (PBK) Pemkab OKI, tiba di Desa Serdang Menang. Keterlambatan mobil pemadam kebakaran sempat disesalkan warga, karena warga sudah mengontak sejak awal kebakaran, tapi nyatanya datang setelah api sudah ludes melalap dua rumah warga.

Atas kejadian tersebut, para korban menderita kerugian sekitar Rp 30 juta, lantaran korban tidak sempat mengambil barang berharga lainnya dan hanya tinggal pakaian di badan, sehingga korban terpaksa menumpang di rumah anaknya di Desa Air Itam, Kecamatan Jejawi. “Sampai hari ini (kemarin –red) belum ada bantuan yang diterima warga,” ujar Abdul Halim. (jix)

Danrem 044/Gapo Kunjungi Korban Bentrok

* Warga Sodong Butuh Perhatian

          MESUJI – Pasca terjadinya bentrok antara warga Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA), Kamis (23/4) lalu, personil Brimob dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel masih berjaga-jaga di lokasi. Namun hal itu belum bisa menyembuhkan rasa traumatik warga korban bentrok.

          Akan tetapi, setelah Komandan Korem (Danrem) 044 Garuda Dempo (Gapo), Kolonel Inf Wiyarto beserta rombongan yakni Pasi Bin Walwil, Mayor Inf Suhardi, Pasi Intel Rem 044/Gapo, Mayor Inf Herison, Wadan Tim Intel Rem 044/Gapo, Lettu Inf Fariq Abduh dan Kasdim 0402/OKI, Mayor Inf Dedi Kurniadi, berkunjung ke Desa Sungai Sodong, kemarin (27/4), kehausan ratusan warga akan perhatian dari pihak pemerintah terobati.

          Dalam kesempatan itu, sedikitnya ratusan warga menyempatkan diri untuk berdialog dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta pihak kecamatan dan kepala desa setempat di rumah salah seorang keluarga korban bentrok yakni Tutul yang merupakan bapak dari korban Matchan (21).

          Ansani yang merupakan warga setempat meminta agar anggota TNI yang dianggap netral dapat menjadi penengah dalam masalah ini dan dapat berada di tengah masyarakat setempat hingga permasalahan ini diselesaikan, sebab pasukan Brimob Polda Sumsel yang berjaga-jaga saat ini malah menjadi momok yang menakutkan bagi warga.

          Sabtu warga lainnya menuturkan kedatangan anggota TNI di tengah masyarakat Sungai Sodong pasca bentrok memang sangat diharapkan sekali. Warga pada dasarnya sangat butuh perhatian dan kasih sayang pihak pemerintah setempat yang hingga kemarin belum ada yang mengunjungi para keluarga para korban.

Sementara Mangku Hadin selaku perwakilan warga menuntut agar pasukan Brimob yang berjaga-jaga di lokasi segera ditarik, begitu juga dengan petugas PAM Swakarsa yang ada di wilayah tersebut. “Kami juga meminta kepada PT SWA untuk hengkang dari desa kami dan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI untuk mencabut izin dari PT SWA tersebut,” ujar Mangku Hadin seraya berharap agar hak-hak masyarakat dikembalikan seperti sediakala.

Danrem 044/Gapo, Kolonel Inf Wiyarto kepada Koran ini saat berkunjung ke ‘dapur’ redaksi Ogan Ekspres, kemarin malam, mengaku cukup terkejut dengan keramahan dan tipikal warga Sungai Sodong yang begitu santun, sehingga kondisi tersebut menepis anggapan selama ini yang menilai warga Sungai Sodong anarkis dan brutal.

“Anggapan warga Sungai Sodong brutal seperti yang muncul beberapa hari ini saya kira itu tidak benar. Buktinya saat saya berkunjung ke lokasi warga menyambut kami dengan ramah,” kata Kolonel Inf Wiyarto.

Menurut Wiyarto, pihaknya turut bela sungkawa dan berduka atas meninggalnya warga Sungai Sodong atas tragedi bentrok berdarah yang terjadi beberapa waktu lalu. “Kami merupakan yang pertama mengunjungi para keluarga korban. Jadi kami merasa bangga sekali bisa berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar berbagai keluhan dan keinginan para warga Sungai Sodong,” cetusnya.

Menanggapi keinginan warga, Wiyarto kepada Wakil General Manager Harian Umum Ogan Ekspres, Drs H Husni Ahmad, Redaktur Pelaksana, Mujianto SE dan Pimpinan Redaksi Sumatera Ekspres, H Mahmud, mengaku jika pihak pemerintah setempat meminta keterlibatan TNI untuk berada di lokasi, maka pihaknya akan mengabulkan permintaan tersebut.

“Kondisi terakhir di lokasi kejadian cukup kondusif, warga saat ini bisa tersenyum kembali pasca kedatangan kami ke sana dan mudah-mudahan kami bisa mendampingi siapapun yang ingin berkunjung ke lokasi itu,” tandasnya. (jix)

Dewan Kecewa Pada Bagian Pertanahan dan PDAM

* Tidak Pernah Hadiri Rapat

KAYUAGUNG - Komisi I DPRD OKI mengaku kecewa terhadap kinerja Bagian Pertanahan Setda OKI yang tidak pernah menghadiri rapat komisi dengan mitra kerja. Akibatnya, komunikasi dan kerjasama kedua pihak ini tidak terjalin bahkan terputus. Begitu juga dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung yang tidak pernah menghadiri rapat dengan Komisi II DPRD OKI, sehingga membuat anggota dewan di komisi itu kecewa.

Demikian ditegaskan Mulyana SP juru bicara Komisi I dan juru bicara Komisi II DPRD OKI, M Toufik SIp MSi saat rapat paripurna dengan agenda tanggapan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2010, di gedung DPRD setempat, kemarin (27/4).

Menurut Mulyana yang menyuarakan Komisi I, Bagian Pertanahan Setda OKI yang merupakan mitra kerjanya ini tidak pernah sekalipun menghadiri undangan rapat di ruang Komisi I DPRD OKI. Sedangkan mitra kerja lainnya selalu hadir.

Diakui Komisi I, pimpinan Bagian Pertanahan Setda OKI belakangan ini memang sedang sibuk di lapangan mengurusi tugas dinasnya, apalagi baru-baru ini di OKI banyak terjadi kasus sengketa lahan dan tanah yang melibatkan warga dengan warga atau warga dengan perusahaan. 

“Walau Kabagnya tidak bisa hadir, kan ada bawahan atau stafnya. Tapi kenyataannya Bagian Pertanahan tidak pernah mengutus siapapun untuk memenuhi undangan rapat kami dengan mitra kerja,” ujar Mulyana sembari mengatakan, akibatnya Komisi I DPRD OKI tidak bisa memberikan tanggapan terhadap Bagian Pertahanan yang ada di dalam LKPJ Bupati OKI.

“Namun kami masih tetap menunggu laporan pertanggungjawaban progam kerja Bagian Pertanahan Setda OKI tahun anggaran 2010, karena ini sangat penting,” kata juru bicara Komisi I DPRD OKI ini sembari menegaskan, pihaknya sangat menyesalkan hal tersebut karena sangat banyak pertanyaan yang akan diajukan ke Bagian Pertanahan.

Sebagai contoh, kata Mulyana, komisi ini akan mempertanyakan tentang pengadaan ganti rugi lahan warga untuk pembangunan jalan Kayuagung-Jakabaring, ganti rugi lahan antara perusahaan dengan warga di Desa Tanjung Sari II dan Kecamatan Sungai Menang dan lainnya. Kabag Pertanahan Setda OKI, Alamsyah SH belum memberikan keterangan terkait alasan tidak pernah menghadiri undangan rapat dari wakil rakyat tersebut.

Sementara M Toufik menuturkan, pihaknya menyayangkan sekali mengapa Direktur PDAM Tirta Agung tidak pernah memenuhi undangan Komisi II DPRD OKI, sebab PDAM selaku perusahaan daerah yang berfungsi melayani masyarakat dalam pengadaan air bersih, banyak sekali yang akan dimintai keterangannya seputar pelayanan air bersih kepada masyarakat di Bumi Bende Seguguk.

“Kami juga masih menunggu laporan pertanggungjawaban program kerja PDAM Tirta Agung tahun anggaran 2010 sebagai evaluasi di tahun berikutnya,” tegasnya. (jix)

Plafon Inspektorat OKI Jebol

KAYUAGUNG – Kendati bangunan kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari luar terlihat megah. Namun bukan berarti untuk bagian interiornyapun demikian. Buktinya, saat ini untuk plafon atau langit-langit yang ada di instansi tersebut jebol dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Pantuan Koran ini kemarin (27/4) di dinas tersebut, nampak kondisi plafon yang ada jebol dengan kerangka bagian dalam lantai yang mulai patah. Akibat kondisi demikian membuat pemandangan di dalam dinas tersebut tidak sedap dipandang. Bahkan hal tersebut jika tetap dibiarkan bisa membahayakan. Apalagi nantinya saat roboh.

Menurut salah seorang pagawai instansi tersebut, terjadi kondisi demikian diakibatkan karena kerangka yang dipasang sifatnya tidak mengikat, melainkan menempal sehingga ketahanan plafon tidak bertahan lama hingga menyebabkan kondisi tersebut.

“Bukan plafonnya, tapi kerangka yang ada di dalamnya tidak diikat, melainkan hanya menempel sehingga ketahanannya tidak terjamin,” katanya.

Sebagai salah satu instansi yang sifatnya selalu disibukkan dengan menangi berbagai kasus. Rasanya sangat wajar kalau kondisi tersebut segera diperbaiki. Selain demi memperindah keadaan dalam kantor, juga untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi.

Kepala Inspektorat OKI, H Abdul Hamid, belum dapat ditemui untuk meminta keterangan mengenai langkah apa yang bakal dilakukan dengan jebolnya plafon di instasi yang dipimpinnya, karena yang bersangkutan saat itu tidak berada di tempat. (don)

Komnas HAM Minta Penegakan Hukum Seadil-adilnya

# Gali Keberadaan Senpi dan Sengketa Lahan

PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Nurcholis meminta aparat penegak hukum, yakni Polda Sumsel dapat menindaklanjuti tragedi Sungai Sodong dengan seadil-adilnya. Pihaknya menilai, kasus pelanggaran HAM terjadi pada tragedi Sodong, sehingga perlu  penggalian informasi, keterangan dan alat bukti.

“Di satu sisi kami memiliki kesepahaman soal sengketa pertanahan yang terjadi dan keberadaan jumlah korban tujuh orang itu. Namun, terdapat perbedaan dengan Polda yakni persoalan keberadaan senjata api yang didapatkan Komnas HAM dari masyarakat,” ujar Nurcholis di Kantor LBH Palembang, usai mendatangi Mapolda Sumsel, kemarin (27/4).

Dia menegaskan, pada dasarnya Komnas HAM dan Polda Sumsel sepemahaman soal kasus tanah. Komnas HAM mengharapkan tindak lanjut kedepan harus ada solusi konkret soal plasma dan inti, antara perusahaan dan warga.

Namun, sambung Nurcholis, pihaknya mendapatkan informasi masyarakat bahwa saat meninggalnya warga tersebut ditemukan senjata tajam dan senjata api. Nurcholis mengaku, pihak Polda dalam laporannya menyatakan tidak ada keberadaan senpi. “Namun Kapolda Sumsel siap menindaklanjuti hal itu, kalau ditemukan alat bukti kuat maka akan diproses lebih lanjut,” cetusnya.

Selain itu, Nurcholis mengatakan, kebijakan penempatan PAM Swakarsa pun diakui Polda Sumsel tidak ada hubungannya dengan Polda Sumsel melainkan inisiatif pihak perusahaan. “Kita hormati ranah penegakan hukum yang merupakan kewenangan Kepolisian, kita harap aparat dapat bertindak secara profesional dan seadil-adilnya atas persoalan ini,” harapnya.

Komnas HAM, kata Nurcholis, akan terus mengawal persoalan tersebut. Langkah tindak lanjut kedepan, pihaknya mendesak aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan persoalan sosial masyarakat di dalamnya. Sebab, tragedi itu dipicu oleh berbagai kondisi sebelumnya seperti soal status lahan, kebijakan perusahaan, perjanjian plasma inti dan lainnya.

“Kita minta proses penegakan hukum benar-benar berjalan dan seadil-adilnya. Kita minta tak ada intervensi-intervensi. Serta kita harap aparat kepolisian membantu memulihkan keamanan di lokasi setempat hingga desa-desa tetangga. Sehingga penegakan hukum tidak hanya bicara keamanan di tingkat perusahaan, namun juga masyarakat di desa-desa,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur LBH Palembang, Eti Gustina menambahkan, pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap warga dalam kasus tersebut. Pihaknya siap turun ke lapangan. “Kita siap mendampingi warga dan kemungkinan besok (hari ini –red) kita ke lapangan,” cetusnya.

Sementara itu, Ir Cichan, salah satu warga masyarakat Sungai Sodong yang hadir ke LBH Palembang mewakili masyarakat meminta persoalan tersebut tidak terulang lagi sebab menimbulkan ketakutan yang dalam bagi warga. Dirinya yang saat itu diminta membawa kain kafan, merasa tersentuh melihat kondisi kedua mayat yang merupakan warga masyarakat setempat.

Cichan mengaku, suasana mencekam masih terjadi dan
jangan sampai persoalan itu terjadi seterusnya. “Sebenarnya di satu sisi warga ketakutan, selain itu jangan pula sampai adanya dendam berkelanjutan dengan karyawan perusahaan yang sebagian juga warga masyarakat. Istri korban meminta agar kasus ini ditindaklanjuti dengan sama, dia pun meminta jika dilakukan pemeriksaan dilakukan di kediamannya lantaran istri korban masih menyusui bayi-nya dan mertuanya sudah meninggal,” ungkapnya.

Disamping penegakan hukum yang adil bagi warga masyarakat, Cichan mengharapkan, persoalan lahan hingga hasil panen plasma dan inti dapat diselesaikan. “Karena sampai sekarang masih bersoal 298 hektare lahan milik warga sekitar 109 kepala keluarga, dalam inti atas lahan seluas 298 hektare,” imbuhnya. (mad/jix)

Bupati OKI: Pilkades Gajah Mati Tidak Bermasalah

KAYUAGUNG – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ir H Ishak Mekki MM menyatakan, pemilihan kepala desa (Pilkades) Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi adanya kebocoran soal saat berlangsungnya tes bakal calon (Balon) Kades pada 22 Maret lalu.

Hal ini ditegaskan Bupati OKI saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI tahun anggaran 2010 di DPRD setempat, kemarin (27/4).

Dikatakan Ishak Mekki, setelah dirinya meminta keterangan dari pihak panitia penyelenggara, bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan penjaringan Balon Kades, atau adanya dugaan kebocoran soal seperti yang dinyatakan Balon Kades Hamadi dan Rusdi.

Menurut Ishak Mekki, sangat wajar jika Balon Kades yang merupakan lulusan sarjana baru dikalahkan Balon Kades lulusan SMP dan SMA yang sudah lama berkecimpung di pemerintahan desa, sebab soal yang diberikan saat penjaringan adalah pertanyaan seputaran pemerintahan desa.

”Permasalahan ini timbul setelah Balon Kades yang baru lulus sarjana tidak lolos penjaringan karena kalah bersaing saat tes dengan tamatan SMP dan SMA, jadi mereka (Balon Kades yang tidak lolos) menduga terjadi kebocoran soal, padahal tidak ada sama sekali,” jelas orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk ini.

Dengan demikian, kata Ishak Mekki, jalannya proses Pilkades Gajah Mati dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. ”Saya rasa tidak ada masalah dalam pelaksanaan Pilkades Gajah Mati ini, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” cetusnya.

Sebelumnya, Kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OKI, Nehru BHM melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, Zulfikri, mengatakan, persoalan testing balon Kades Gajah Mati, merupakan wewenang panitia Pilkades setempat, pihak BPMPD hanya sekedar membantu dan memberikan petunjuk serta mencarikan solusi.

”Persoalan tersebut sudah disampaikan kepada Bupatii OKI dan kini tinggal menunggu petunjuk dari beliau. Yang jelas semua akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan,” tandasnya.

 Sebagaimana diketahui, proses testing pemilihan pilkades Gajah Matii yang dilaksanakan pada pertengahan Maret lalu, sempat tertunda, karena saat berlangsungnya testing tersebut, dua orang peserta Hamadi dan Rusdi melakukan protes dan menuntut kepada panitia agar dilakukan tes ulang,  sebab menurut mereka saat tes dilakukan diduga telah terjadi kebocoran soal.

Akibat kejadian tersebut, selain melaporkan kepada panitia pilkades, Hamadi dan Rusdi juga mengadukan persoalan itu kepada Bupati dan DPRD setempat.

Diantara 7 peserta yang mengikuti testing balon kades tersebut yakni Deni Jutanto, Elhansyah, Ardiansyah, Jhoni Sumiadi, Robert Kanedy, Rusdi dan Hamadi. Sehingga, sebelum panitia mengumumkan peserta yang lolos, Hamadi dan Rusdi melakukan protes dan meminta agar hasil tes tersebut dibatalkan serta dilakukan tes ulang.

Sementara Ketua Komisi I DPRD OKI, Sudrono Asnawi SSos, kepada Koran ini, sebelumnya mengatakan, pihaknya telah melakukan proses terhadap pengaduan warga tentang kasus kebocoran soal tes balon kades Gajah Mati dengan memanggil dan meminta keterangan panitia pelaksana, Camat Sungai Menang, serta pihak pengadu.

”Kami mengimbau kepada pihak berkompeten agar proses Pilkades Gajah Mati diselesaikan dengan arif dan bijak dan jangan dilaksanakan dulu jika prosesnya belum selesai,” tegasnya. (jix/dri)

Orgil Marak, Pol PP Dinilai Lamban

KAYUAGUNG - Sungguh ironis keadaan Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saat ini. Pasalnya, kecamatan yang merupakan sentra aktivitas pemkab ini, justru orang gila (orgil) masih marak berkeliaran di jalan-jalan protokol.

Berdasarkan pantauan Koran ini kemarin (27/4), orgil ini berkeliaran di depan SMPN 1 Kayuagung, kemudian muncul di Kelurahan Sukadana dan sering mangkal di lampu merah depan kantor DPRD OKI.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI, Hj Suadah Mekki, melalui Kabid Rehabilitasi, Muhammad Tohir SSos, saat dikonfirmasi Koran ini di ruang kerjanya, mengatakan, untuk masalah penertiban orgil ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kabupaten OKI. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjutnya.

“Kami hanya sebagai pembinaan orgil saja, tapi kalau yang menertibkan atau menangkap orgil di pinggir jalan adalah tugas Pol PP. Jadi jangan salahkan kami bila orang gila ini berkeliaran. Pol PP yang harus cepat, jangan lamban menangani hal tersebut,” jelas Tohir.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk penertiban orgil tersebut. “Kami hanya menunggu saja,” katanya.

Memang, lanjut  Tohir, penertiban orgil ini harus segera dilakukan, sebab pelaksanaan Jamnas (Jambore Nasional) tidak lama lagi akan dilaksanakan. Hal ini sangat penting, apalagi Bumi Bende Seguguk pada Jamnas kali ini, mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah. “Dan mensukseskan pelaksanaan Jamnas ini adalah tugas kita bersama,”tandasnya.

Sementara Kasat Pol PP Kabupaten OKI, Pratama Suyadi hingga berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi, sebab nomor telepon seluler yang biasa dihubungi tidak aktif. (ban)

Pembangunan Fasilitas Jamnas Dikebut

            KAYUAGUNG – Kegiatan Jambore Nasional (Jamnas) 2011 di Bumi Perkemahan Danau Teluk Gelam, Kabupaten OKI, sebentar lagi akan segera dilaksanakan, untuk itu pembangunan berbagai sarana dan prasarana di sekitar lokasi perkemahan kini mulai dikebut.

            Pantauan Koran ini di lapangan, tampak para pekerja sibuk melakukan berbagai aktivitas dan menyelesaikan berbagai pembangunan fasilitas Jamnas sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Mulai dari pembuatan jalan menuju areal perkemahan hingga ke fasilitas pendukung seperti sarana tempat kegiatan umum, hingga ke pembuatan tugu atau icon khas di areal yang akan digunakan untuk kegiatan Jamnas pada awal Juli mendatang.

            Selain itu, fasilitas penting yang selama ini sempat dikhawatirkan banyak pihak berpotensi menghambat kelancaran kegiatan Jamnas yakni pengadaan air bersih. Namun, sarana tersebut kini tampak sudah mulai di kerjakan dan secara maksimal dan mulai melakukan pemasangan pipa menuju ke setiap areal perkemahan yang sudah diatur sebelumnya.

            Lapangan parkir bagi para pengunjung serta tamu-tamu penting juga telah dikerjakan secara maksimal, “Kami berusaha agar fasilitas yang dibangun untuk kegiatan Jamnas dapat diselesai tepat waktu. Untuk itu kami selaku para pekerja siap bekerja secara maksimal dan bila perlu pembangunan dikebut dengan cara lembur,” ungkap Dedy (40) salah satu pekerja kepada Koran ini.

            Dikatakannya, dalam sepekan ini hampir setiap hari ada pejabat yang melakukan peninjauan ke lokasi dan melihat proses pembangunan berbagai fasilitas yang sedang dibangun.

            Dedy juga mengaku, mereka yang datang dan meninjau lokasi bukan Jamnas yang sedang dibangun tersebut bukan saja berasal dari Kabupaten OKI, tetapi justru ada yang berasal dari daerah luar, seperti Jambi, Lampung, Bengkulu dan daerah lainnya.

            Hal yang sama di ungkapkan pekerja lainnya, Supryadi (32). Menurutnya, mereka yakin akan mampu merampungkan segala macam fasilitas yang saat ini sedang dikerjakan oleh mereka.

            Pengawasan persiapan Jamnas yang dipusatkan di Teluk Gelam tersebut, ternyata bukan saja dilakukan di lokasi yang akan dilaksanakan sebagai tempat pendirian tenda saja, tetapi justru lingkungan yang berada di sekitarnya  juga dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI melalui dinas dan instansi terkait.

            Seperti baru-baru ini, tim terpadu telah melakukan pengecekan terhadap lingkungan di sekitar rumah makan pagi sore termasuk sitem penanganan limbah yang dikhawatirkan akan menganggu ketentraman para tamu yang akan hadir pada saat pelaksanaan Jamnas.

            “Pekan lalu, Sat Pol PP OKI beserta dinas dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup serta dinas lainnya, juga telah melakukan pengawasan di areal sekitar lokasi Jamnas dan telah ditemukan limbah rumah makan pagi sore yang dianggap tidak maksimal. Tetapi Alhamdulillah pihak rumah makan tersebut siap memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka,” ungkap Kasat Pol PP Kabupaten OKI, Pratama Suryadi, baru-baru ini. (dri)

           

Dewan Soroti Permasalahan Sengketa Lahan

KAYUAGUNG - Berlarut-larutnya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepertihalnya yang terjadi di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, hingga menyebabkan bentrok berdarah dengan 7 korban jiwa nampaknya menjadi perhatian serius kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI.

Komisi I DPRD OKI melalui juru bicaranya Mulyana SP saat menyikapi LKPJ Bupati tahun 2010 di gedung DPRD setempat, kemarin (27/4) menyebutkan dari hasil rapat Komisi I DPRD OKI dengan SKPD terkait, pihaknya mengimbau agar Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dapat segera menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah, permasalahan lahan dan tapal batas yang selama ini terjadi sehingga peristiwa bentrok berdarah seperti yang terjadi antara warga Desa Sungai Sodong, Mesuji dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA) tidak terjadi kembali dimasa mendatang.

Komisi I DPRD OKI mensinyalir saat ini masih banyak oknum-oknum yang bermain mata dengan pihak perusahaan sehingga banyak HGU yang dilakukan oleh pihak perusahaan merugikan masyarakat sepertihalnya pengajuan HGU PT SWA yang terkesan terkesan direkayasa karena hanya melibatkan sekelompok warga dan kepala desa serta pihak perusahaan.

“Komisi I DPRD OKI merekomendasikan agar pihak BPN OKI melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang berbuat demikian,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai permasalahan wilayah perbatasan baik itu perbatasan antar desa, kecamatan bahkan antara kabupaten, Komisi I DPRD OKI meminta agar hal tersebut mesti ditanggulangi secara serius dan sungguh-sungguh mengingat hal tersebut sangat meresahkan masyarakat di wilayah pedesaan.

“Komisi I DPRD OKI menyarankan agar pemerintahan desa untuk dapat segera menyelesaikan masalah tapal desa di desa yang bermasalah seperti Desa Mataram Jaya dengan Desa Embacang, warga Desa Riding dengan PT Persada Sawit Mas (PSM) dan masyarakat Desa Tanjung Sari dengan PT Way Agro Musi Indah,” jelasnya.

Menanggapi masukan Komisi I DPRD OKI tentang penyelesaian permasalahan antara warga dan pihak perusahaan yang mengakibatkan konflik hingga terjadinya bentrok yang menyebabkan jatuhnya 7 korban jiwa seperti yang terjadi di Desa Sodong kecamatan Mesuji, Bupati OKI Ishak Mekki meminta seluruh pihak untuk tidak mengeluarkan statement yang menyalahkan pihak manapun.

“Saat ini semua pihak telah turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk itu tidak perlu ada rasa saling menyalahkan dan biarlah permasalahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang,” tuturnya. (jix)

Birokrasi Hambat Pelayanan Kesehatan

KAYUAGUNG - Program pelayanan kesehatan gratis yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) ternyata tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat khususnya warga miskin. Hal ini karena rumitnya proses birokrasi yang diberikan pemerintah kepada warga miskin di Bumi Bende Seguguk.

Demikian penilaian Komisi IV DPRD OKI terhadap Dinas Kesehatan OKI saat rapat paripurna dengan agenda tanggapan komisi DPRD OKI terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2010, kemarin (27/4).

M Rifai juru bicara Komisi IV di hadapan Bupati OKI dan jajaran Pemkab OKI serta puluhan anggota dewan mengatakan, sangat banyak program kesehatan yang harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemkab OKI ke depan, diantaranya Jamkesmas dan Jamsoskes yang diperuntukan bagi warga miskin.

Maksudnya, kata Rifai, program kesehatan yang harus diperhatikan ini yaitu rumitnya proses birokrasi (pelayanan dari pemerintah -red) yang dilakukan oknum-oknum dengan maksud menghambat pelayanan kesehatan, akibatnya jelas birokrasinya menjadi terhambat. 

“Harus ada pola yang tepat ke depan nanti terkait Jamsoskes dan Jamkesmas ini,” saran Komisi IV DPRD OKI yang disampaikan M Rifai. Pihaknya juga mempunyai saran ke Pemkab OKI dan Pemrov Sumsel terkait pelayanan kedua progam kesehatan dimaksud.

Saran itu, katanya, harus dicarikan solusi untuk membawa jenazah warga miskin yang meninggal dunia baik saat dirawat di RSUD maupun yang berada di rumah. Selanjutnya keluarga pasien warga miskin yang menunggu keluarganya dirawat di RSUD harus diberikan rumah singgah gratis sehingga meringankan beban ekonomi keluarga pasien.

“Selain itu juga harus ada penambahan jumlah Puskesmas rawat inap di sejumlah daerah kecamatan dan penambahan tenaga medis khususnya dokter umum. Idealnya sebuah RSUD harus memiliki minimal 25 dokter umum, namun nyatanya di RSUD Kayuagung hanya ada 9 dokter,” tandasnya.

Sementara Bupati OKI, Ir H Ishak Mekki MM menyatakan, untuk peningkatan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten OKI, pada 2011 ini akan difungsikan Puskesmas Rawat Inap di dua kecamatan yakni di Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi dan Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing. (jix)

Bendahara UPTD Larikan Uang Guru

KAYUAGUNG - Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Herman, saat ini menghilang dan melarikan diri selama enam bulan. Pasalnya, pegawai negeri sipil (PNS) tersebut diduga terlilit hutang kepada sejumlah guru di wilayah itu.

Kepala UPTD Pendidikan setempat, M Zen, saat dikonfirmasi Koran ini, kemarin (26/4) mengatakan, Herman telah enam bulan tidak masuk kerja dan melakukan tugasnya sebagai juru bayar di kantor tersebut.

Dikatakan M Zen, bendaharanya itu tidak masuk kerja diduga terlilit hutang. Pasalnya, Herman telah meminjam sejumlah uang kepada beberapa guru yang ada di Kecamatan SP Padang. “Herman meminjam uang kepada guru-guru dengan alasan pribadi, bukan dinas. Dia telah menyuruh guru-guru untuk meminjam uang di salah satu bank dan dia meminjam uang dari guru-guru tersebut. Alasannya saya tidak begitu tahu, ya mungkin namanya bendahara selaku juru bayar mungkin guru-guru yang dipinjamnya itu percaya. Gaji heman juga kini telah habis dipotong oleh bank,” jelasnya.

M Zen mengungkapkan, mengenai jumlah uang yang dipinjam kepada guru-guru yang ada di kecamatan tersebut tidak mengetahui secara pasti. Namun, Herman tidak hanya memiliki hutang dengan guru-guru, melainkan juga terlilit hutang di jasa keuangan lainnya. Seperti Tiur Ganda, Bank Yudha, Koperasi Beringin dan sebagainya.

“Saya juga tidak tahu berapa jumlahnya yang dipinjam, namun kabarnya dia juga banyak pinjaman di tempat lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan M Zen, disebabkan dia (Herman) tidak masuk kerja dan mendapatkan informasi dari beberapa guru yang dipinjam uangnya, maka pihaknya melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten OKI.

“Para guru yang ada di kecamatan ini sempat resah. Bahkan karena kasus tersebut ada salah seorang guru yang meninggal akibat memikirkan uang yang dipinjam bendahara kami. Kami telah melaporkan kasus ini ke Disdik OKI dan juga telah menembuskan surat laporan tersebut ke Inspektorat OKI dan melaporkannya ke Bupati OKI,” urainya.

M Zen juga meminta kepada pihak terkait agar dapat membantu mencari keberadaan Bendahara UPTD SP Padang ini. “Kami saat ini hanya menunggu dari pihak berwenang untuk mencari Bendahara UPTD Pendidikan SP Padang ini,” imbaunya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten OKI, Maulan Aklil saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum menerima laporan tentang bendahara UPTD Pendidikan SP Padang ini. Namun pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Disdik dan Inspektorat Kabupaten OKI.

“Bila memang terbukti, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang kepegawaian,” tandasnya. (ban)  

Komnas HAM Temukan Konflik Tidak Selesai

# Antara PT SWA-Warga Sodong

KAYUAGUNG - Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) menemukan ada konflik yang tidak terselesaikan antara warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA), terkait masalah sengketa lahan. Ini terjadi jauh sebelum terjadinya insiden berdarah antara kedua belah pihak hingga jatuhnya korban jiwa sebanyak 7 orang, Kamis (21/4) lalu.

Permasalahan ini terungkap dalam pertemuan dengar pendapat antara
Komnas HAM yang diwakili Nur Kholis didampingi Kassubag pemantau Asri Oktaviabty dan staf Komnas HAM, Ira P dengan Bupati OKI, Ir H Ishak Mekki MM dengan instansi terkaitnya, Kapolres OKI, AKBP Agus
Fatchulloh, Dandim 0402 Letkol Inf Yan Namora dan undangan lainnya, kemarin (26/4) di ruang rapat Pemkab OKI.

Dari keterangan sejumlah pejabat terkait di Pemkab OKI, bila sejak
tahun 1997 sudah ada perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu masyarakat telah menyerahkan lahan untuk dijadikan plasma seluas 1.068 hektar. Namun dalam perjalanannya, masyarakat hanya menerima 300 hektar, itu pun dikuasai oleh sekelompok orang. Sedangkan sisanya perusahaan belum mampu.

Dari situlah masyarakat terus mulai mempertanyakan apa yang menjadi haknya. Bahkan ironisnya  hingga perkebunan kelapa sawit panen,
masyarakatpun belum pernah merasakan panen. Karena merasa haknya dilanggar, masyarakat mendesak perusahaan untuk mengembalikan tanahnya, tapi tidak pernah direalisasikan. Akhirnya dari sinilah timbul konflik antara keduanya. 

Selain itu, sejak terjadinya kesepakatan itu pihak perusahaan telah
mengusulkan 3.200 hektar lahan supaya diterbitkan Hak Guna Usaha
(HGU), tapi yang baru ditanami hanya 1.400 hektar. Namun pengajuan HGU pula terkesan ada rekayasa, karena hanya melibatkan sekelompok warga dan kepala desa serta pihak perusahaan.

Sementara masyarakat selaku pemilik plasma tidak dilibatkan. Bahkan secara legilitimasi, tidak ada Surat Keterangan (SK) Bupati OKI tentang adanya penunjukan  plasma dan inti. Akhirnya konflik masyarakat dengan PT SWA terus berlanjut. Karena di sisi lain, perusahaan terus melakukan panen, sementara warga sendiri statusnya masih mengambang. Sejak ada adanya konflik itu, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang difasilitasi Pemkab OKI. Bahkan pihak DPRD OKI sendiri sudah 2 kali melakukan mediasi namun gagal mencapai kesepakatan.

Rencananya, Bupati OKI Ishak Mekki akan mempertemukan kembali antara perwakilan masyarakat dengan PT SWA di Pemkab OKI. Namun rupanya belum sempat ada mediasi berikutnya, tiba-tiba ada insiden berdarah yang menewaskan 7 orang, 21 April 2011 lalu.

Bupati OKI H Ishak Mekki dihadapan Komnas HAM menyatakan sangat menyesalkan terjadinya bentrok berdarah yang mengakibatkan rakyatnya meninggal 7 orang. Padahal bersama aparat kepolisian, Bupati OKI selalu berpesan agar masing-masing mau mengalah dalam menyelesaikan permasalahan lahan. Bahkan mereka juga dihimbau untuk tidak anarkis dalam mencari kebenaran. Tapi kenyataannya sudah terjadi pertumpahan darah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Nur Kholis melihat ada konflik yang tidak selesai antara kedua belah pihak sehingga terjadi bentrok berdarah. Kendati sudah ada upaya mediasi dari pihak
pemerintah, namun dinilai belum maksimal. “Kendati demikian saya belum
dapat mengambil kesimpulan, karena permasalahan warga Desa Sungai
Sosong dengan PT SWA ini sangat rumit,” ujarnya.

Sementara untuk kasus meninggalnya 7 orang dalam insiden tersebut,
Komnas HAM nantinya akan mendengar keterangan pihak aparat kepolisian.
“Karena yang jelas dengan hilangnya 7 orang tersebut sudah terjadi
pelanggar HAM. Sehingga nantinya kita perlu meminta penjelasan penyebab
meninggalnya para korban ini,” kata Nur Kholis. (jix)

Tunggu Petunjuk Bupati

#Terkait Kasus Pilkades Gajah Mati

KAYUAGUNG – Proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) Gajah Mati , Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI, hingga saat ini masih jalan ditempat, pasalnya dugaan kebocoran soal, saat berlangsungnya tes bakall calon (Balon) kades yang dilaksanakan pada 22 Maret lalu, hingga kini masih menunggu petunjuk bupati setempat.

Kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OKI, Nehru BHM melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, Zulfikri kepada Koran ini, kemarin mengatakan, persoalan testing balon kades Gajah Mati, merupakan wewenang panitia pilkades setempat, pihak BPMPD hanya sekedar membantu dan memberikan petunjuk serta mencarikan solusi.

”Persoalan tersebut sudah disampaikan kepada Bupati OKI dan kini tinggal menunggu petunjuk dari beliau. Yang jelas semua akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan,” tandasnya.

 Sebagaimana diketahui, proses testing pemilihan pilkades Gajah Matii yang dilaksanakan pada pertengahan Maret lalu, sempat tertunda, karena saat berlangsungnya testing tersebut, dua orang peserta Hamadi dan Rusdi melakukan protes dan menuntut kepada panitia agar dilakukan tes ulang,  sebab menurut mereka saat tes dilakukan diduga telah terjadi kebocoran soal.

Akibat kejadian tersebut, selain melaporkan kepada panitia pilkades, Hamadi dan Rusdi juga mengadukan persoalan itu kepada Bupati dan DPRD setempat.

Diantara 7 peserta yang mengikuti testing balon kades tersebut yakni

Deni Jutanto, Elhansyah, Ardiansyah, Jhoni Sumiadi, Robert Kanedy, Rusdi dan Hamadi.

            ”Beberapa waktu lalu, Hamadi dan Rusdi betul telah melaporkan kejadian persoalan dugaan kebocoran soal testing balon kades Gajah Mati, dan baru-baru ini lima orang balon kades lainnya juga telah mendatangi Pemkab OKI untuk meminta agar proses pilkades segera dilanjutkan. Kita harus maklum bupati masih sibuk, jadi harus bersabar hingga turunnya petunjuk dari bapati. ” ucap Zulfikri.

Sehingga, sebelum panitia mengumumkan peserta yang lolos, dirinya melakukan protes dan meminta agar hasil tes tersebut dibatalkan serta dilakukan tes ulang.

Sementara Ketua Komisi I DPRD OKI, Sudrono Asnawi SSos, kepada Koran ini, sebelumnya mengatakan, pihaknya telah melakukan proses terhadap pengaduan warga tentang kasus kebocoran soal tes balon kades Gajah Mati dengan memanggil dan meminta keterangan panitia pelaksana, Camat Sungai Menang, serta pihak pengadu.

”Kami mengimbau kepada pihak berkompeten agar proses pilkades Gajah Mati diselesaikan dengan arif dan bijak dan jangan dilaksanakan dulu jika prosesnya belum kelar.” tegasnya. (dri)

Tender Proyek PU BM Terkesan Tertutup

# Kontraktor Mengaku Kebingungan

            KAYUAGUNG – Pelaksanaan pendaftaran tender proyek di Dinas PU Bina Marga (BM) Kabupaten OKI, terkesan mendadak dan tertutup, bahkan beberapa kontraktor sempat kebingungan dan mengeluh karena pengumuman paket proyek yang akan ditenderkan tidak tampak terpasang di sekitar dinas bersangkutan.

            Salah seorang kontraktor yang namanya minta tidak disebutkan, kepada Koran ini, kemarin (26/4) mengatakan, pihaknya sangat terkejut karena informasi tentang pelaksanaan dimulainya pendaftaran tender paket proyek di Dinas PU BM tahun 2011 sangat minim, bahkan di sekitar lokasi pendaftaran atau di dinas bersangkutan tidak terdapat pengumuman nama-nama paket proyek yang bakal dilelang.

”Menurut informasi yang kami terima, paket proyek yang akan ditenderkan di Dinas PU BM jumlahnya mencapai puluhan paket, tetapi aneh kenapa tidak ada nama-nama paket yang bakal ditenderkan, selanjutnya informasi tentang kapan dimulainya pendaftaran juga masih simpang siur,” ungkap sumber tadi.

Ia juga menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten. ”Saya sudah menghubungi petinggi di PU BM, tetapi tetap tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang info seputar pelaksanaan tender, sementara ketua panitia pelaksana nomor ponselnya juga tidak aktif. Sehingga sangat terkesan tender ini seolah-olah tertutup,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan kontraktor lainya, Anton (32). Menurutnya, papan pengumuman yang biasanya dipasang untuk pengumuman paket-paket proyek yang akan ditenderkan, kini kosong tanpa selembar kertaspun.

Sebagai kontraktor, lanjut Anton, dirinya juga merasa punya hak untuk mengikuti proses tender proyek yang ada di Dinas PU BM, tetapi panitia dan kelengkapan pelaksanaan tender terkesan tidak profesional dan tertutup bagi kontraktor dari luar daerah.

”Berdasarkan Keppres yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa, seharusnya panitia wajib memasang papan pengumuman nama-nama paket proyek yang akan ditenderkan, sehingga saat melakukan pendaftaran para kontraktor akan mendapatkan informasi yang jelas tentang paket proyek apa yang akan diikutinya,” jelas Anton.

Pantauan Koran ini di lapangan, tampak pada hari pertama (kemarin –red) pendaftran tender paket proyek di Dinas PU BM, beberapa kontraktor mulai melakukan pendaftaran kepada panitia dan beberapa tim keamanan tender juga tampak terlihat telah berjaga-jaga untuk melakukan pengawasan.

Namun di salah satu sudut papan pengumuman yang biasa digunakan untuk pengumuman proyek, tampak kosong bahkan informasi yang diperoleh dari beberapa orang yang berada di sekitar tempat tersebut, mengaku bahwa pada hari sebelumnya pengumuman tersebut telah dipasang, tetapi diduga hingga kemarin telah disobek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di sekitar lokasi tempat pendaftaran, juga sempat beredar isu dugaan terjadinya beberapa kontraktor yang telah menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya mencapai puluhan juta kepada oknum tertentu untuk mendapatkan proyek yang akan ditenderkan tersebut.

Sementara ketika Koran ini ingin mencari sumber yang jelas tentang seputar proses pelaksanaan tender di Dinas PU BM tersebut, panitia tidak bersedia memberikan penjelasan. ”Kami hanya sebagai panitia pelaksana, ketua panitia kami juga tidak tahu,” ungkap Aisah yang mengaku sebagai salah satu panitia pelaksana dalam proses pendaftaran tender tersebut.

Sementara Kepala Dinas PU BM Kabupaten OKI, Samsul Bahri ketika hendak dikonfirmasi juga tidak berada di tempat, sementara saat dihubungi melalui telepon selulernya juga tidak berhasil. (dri)

Dewan Minta Kasus Bentrok Segera Diselesaikan

          KAYUAGUNG – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), meminta kepada pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berujung bentrok antara warga Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA), Kamis (21/4) lalu.

          Sekretaris Fraksi Golkar DPRD OKI, Sudrono Asnawi SSos meminta agar permasalahan yang berujung bentrok antara warga Sodong dan PT SWA yang menyebabkan 7 orang warga tewas agar segera diselesaikan proses hukumnya.

          “Kami selaku fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menetralisir dan meredam kasus ini sehingga tidak menimbulkan bentrok yang berkepanjangan. Selain itu, karena kasus ini sudah ditangani aparat kepolisian dan pemerintah setempat, jadi kami harapkan agar kasusnya segera diselesaikan,” kata Sudrono saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (26/4).

          Masih kata Sudrono, dirinya dan seluruh anggota fraksi Golkar dan Komisi I DPRD OKI juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban bentrok, semoga apa yang terjadi tidak membuat kesedihan yang berkepanjangan, terutama bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

          Jauhari Ama selaku anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada warga Sodong untuk tidak berbuat anarkis dan kepada pemerintah agar permasalahan ini dapat dijadikan langkah antisipasi agar kedepan permasalahan-permasalahan yang timbul antara perusahaan-perusahaan di OKI dengan warga tidak terjadi kembali.

          “Kami harapkan bentrok seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya. Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI agar permasalahan seperti yang terjadi di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam dan juga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya, jika tidak maka dikhawatirkan akan berujung pada kejadian serupa,” jelasnya.

          Sementara anggota Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Sarmada mengharapkan agar kedepan perusahaan-perusahaan di OKI untuk tidak menyewa petugas keamanan seperti PAM Swakarsa dari kalangan preman, melainkan dari warga setempat yang dianggap bisa menjadi panutan dan mengerti watak warga di lingkungannya.

          Ketua Fraksi Hanura DPRD OKI, Juni Alpansuri SSi menuturkan kejadian bentrok yang menyebabkan 7 orang tewas telah membuka mata kita, sebab banyak sekali permasalahan-permasalahan perkebunan di Kabupaten OKI. Hal itu umumnya disebabkan tidak adanya validasi hak guna usaha (HGU) yang jelas di Bumi Bende Seguguk.

          “Kami minta kedepan adanya program validasi mengenai lahan dan umumnya HGU, sehingga jika terjadi perseteruan antara warga dan perusahaan kita bisa mengetahui siapa yang salah dan yang benar serta bisa mengambil langkah antisipasinya,” cetusnya. (jix)